Dari Keluhan ke Gerakan: Peran Umat Islam Mendorong Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan
Di warung kopi, di serambi masjid, di grup percakapan keluarga, keluhan tentang ekonomi mengalir hampir setiap hari. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja seret, pajak terasa berat, usaha kecil makin terjepit.
Percakapan itu biasanya panas di awal, lalu reda begitu saja. Besoknya berulang lagi dengan topik serupa. Keluhan menjadi rutinitas, sementara perubahan terasa jauh di seberang sana.
Fenomena ini menunjukkan satu persoalan penting: banyak umat masih berada di posisi penonton. Mereka merasakan dampak kebijakan, tetapi jarang terlibat dalam proses yang melahirkannya.
Menjadi objek keputusan, bukan subjek yang ikut menentukan arah. Padahal dalam pandangan Islam, masyarakat tidak diajarkan pasif terhadap urusan publik.
Islam memandang keadilan sebagai pilar kehidupan bersama. Al-Qur’an berulang kali memerintahkan berlaku adil, menolong yang lemah, dan melarang penumpukan kekayaan hanya beredar di kalangan tertentu. Artinya, ekonomi bukan sekadar soal untung-rugi pribadi, tetapi juga soal bagaimana kesejahteraan dibagi secara layak.
Masalahnya, banyak orang memisahkan agama dari urusan kebijakan. Ibadah dianggap penting, tetapi persoalan anggaran, pajak, harga pangan, akses pendidikan, atau perlindungan usaha kecil dianggap wilayah orang lain. Akibatnya, suara umat baru terdengar saat dampak buruk sudah datang, bukan saat kebijakan sedang dibentuk.
Karena itu, langkah pertama adalah partisipasi aktif. Umat perlu sadar bahwa kebijakan publik memengaruhi dapur rumah tangga, masa depan anak, dan keberlangsungan usaha.
Mengikuti diskusi publik, menghadiri forum warga, memberi masukan kepada wakil rakyat, memilih pemimpin secara cerdas, hingga terlibat dalam organisasi sosial adalah bentuk kepedulian yang nyata.
Partisipasi tidak selalu berarti turun ke jalan. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: memahami isu, membaca data, dan tidak mudah termakan propaganda. Seorang pedagang pasar yang paham kebijakan distribusi pangan, seorang guru yang peduli anggaran pendidikan, atau pemuda masjid yang mengawal program UMKM lokal, semuanya sedang berpolitik dalam makna terbaik: mengurus kemaslahatan bersama.
Langkah kedua adalah edukasi politik ekonomi. Banyak kebijakan terasa rumit karena dibungkus istilah teknis: subsidi, inflasi, defisit, pajak progresif, deregulasi, insentif investasi. Padahal dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Umat perlu melek bahasa kebijakan agar tidak mudah diarahkan oleh slogan kosong.
Masjid, pesantren, kampus, dan komunitas dapat menjadi ruang literasi publik. Kajian tidak hanya membahas halal-haram personal, tetapi juga keadilan distribusi, etika kekuasaan, perlindungan pekerja, dan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan begitu, kesadaran sosial tumbuh seiring kedalaman spiritual.
Langkah ketiga adalah membangun suara kolektif berbasis nilai Islam. Bukan suara yang marah tanpa arah, melainkan tuntutan yang jernih dan bermartabat. Misalnya mendorong sistem pajak yang proporsional, perlindungan usaha mikro, akses pembiayaan syariah yang adil, pemberantasan korupsi, dan kebijakan pangan yang menenangkan rakyat kecil.
Suara kolektif memiliki kekuatan ketika disampaikan dengan data, konsistensi, dan persatuan. Sejarah menunjukkan banyak perubahan lahir bukan dari keluhan tersebar, tetapi dari masyarakat yang terorganisasi dan punya agenda jelas.
Tentu jalan ini tidak instan. Akan ada perbedaan pendapat, kelelahan, bahkan kekecewaan. Namun Islam mengajarkan amar makruf nahi mungkar sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar nasihat personal. Membela keadilan ekonomi adalah bagian dari ibadah ketika diniatkan untuk kemaslahatan umat.
Sudah saatnya keluhan naik kelas menjadi gerakan. Dari obrolan yang cepat padam menuju langkah yang terarah. Sebab bila umat terus diam, mereka hanya akan menerima keputusan orang lain. Tetapi ketika umat terdidik, terlibat, dan bersatu, mereka dapat ikut menata masa depan yang lebih adil.
